321 PENGADILAN AGAMA KUNINGAN GELAR ACARA SOSIALISASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK BERSAMA ADVOKAT KABUPATEN KUNINGAN

Seputar Peradilan

PENGADILAN AGAMA KUNINGAN GELAR ACARA SOSIALISASI PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK BERSAMA ADVOKAT KABUPATEN KUNINGAN

IMG 20200116 WA0014

KUNINGAN - Pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, pukul 13.00 WIB di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kuningan dilaksanakan sosialisasi tentang E-Court dan E-Litigasi yang merupakan penerapan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan secara elektronik. Acara ini di hadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan serta Para Advokat Kabupaten Kuningan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Kuningan Drs. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H menyampaikan materi sosialisasi yakni dasar hukum dari E-Litigasi yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

IMG 20200116 WA0007 2

Berikut adalah sebagian dari materi sosialisasi tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang memuat hal-hal baru sebagai pengembangan dari Perma Nomor 3 tahun 2018, hal-hal baru tersebut antara lain:

  1. Pengguna layanan E-Court tidak hanya terbatas pada Pengguna Terdaftar (advokat) tapi juga telah bisa digunakan oleh Pengguna Lain yang meliputi: perorangan, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/ TNI/POLRI, Kejaksaan RI, Direksi/ Pengurus atau Karyawan yang ditunjuk badan hukum (in-house lawyer), kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.
  2. Proses Persidangan yaitu pada tahap jawaban, replik, duplik dan kesimpulan bisa dilakukan secara elektronik.
  3. Dalam proses pembuktian dimungkinkan Pemeriksaan Saksi secara jarak jauh dengan menggunakan media komunikasi audio visual.
  4. Pembacaan Putusan dilakukan secara elektronik, artinya para pihak tidak perlu hadir di persidangan, putusan akan dikirimkan ke domisili elektronik (e-mail) dan memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
  5. Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali bisa dilakukan secara elektronik.
  6. Tidak hanya perkara Gugatan, perkara Permohonan dan Gugatan Sederhana bisa dilakukakan secara elektronik. 

IMG 20200114 WA0019

Dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, modernisasi sistem peradilan tidak hanya sebatas pada administrasinya semata, namun telah masuk pada persidangannya. Dengan adanya Perma Nomor 1 Tahun 2019 terjadi pengembangan E-Court menjadi E-Litigasi sehingga modernisasi sistem peradilan tidak hanya terbatas pada e-filling, e-payment, e-summon, namun telah masuk pada wilayah e-litigation.

IMG 20200116 WA0012

Sehubungan dengan banyaknya hal-hal yang baru dengan diberlakukannya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, diharapkan seluruh pengguna terdaftar dalam hal ini advokat dapat mengetahui,  memahami, dan mampu menerapkannya, hal ini juga menindaklanjuti surat Dirjen Badilag nomor 069/DJA/HK.02/I/2020 tanggal 09 Januari 2020, perihal kewajiban berperkara secara elektronik bagi advokat.