Kuningan | Senin, 03-10-2022, bertempat di halaman utama kantor Pengadilan Agama Kuningan. Bapak Drs. H. DUDUNG ABD. HALIM, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Agama Kuningan) berkesempatan langsung menjadi inspektur upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Dalam amanatnya beliau tidak henti-hentinya untuk mengingatkan agar terus bisa membumikan Pancasila dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengabdian kita kepada agama bangsa dan negara baik itu di lingkungan kantor maupun di luar kantor “Bukan karena perbedaan yang buat kita lemah tapi itulah kekuatan yang dianugrahkan Tuhan kepada kita yang selalu membuat kita kuat dan bersatu, maka dengan Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi wadah perenungan diri dan bentuk syukur pada jasa pahlawan yang telah gugur mempertahankan negara ini, untuk tetap menjaga profesionalisme dan integritas” Pungkasnya.
Oleh karenanya, Hari Kesaktian Pancasila ini menjadi momentum untuk kita semua untuk mawas diri agar terus dapat mempertahankan ideologi negara Pancasila yang terus hidup di bumi pertiwi. Teruslah memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai visi misi Mahkamah Agung RI sesuai dengan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan 2010-2035. Semoga Tuhan merahmati langkah kita semua. Setelah Upacara selesai dilanjutkan dengan foto sesi bersama pegawai di Pengadilan Agama Kuningan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
